abaimaida pilkada Melati menulis berita

Pilkada Harusnya Langsung Saja, Kalau Tidak Oknum DPRD Kaya Semua!

Melati Menulis Berita Jakarta - Fraksi di DPR mayoritas menyuarakan Pilkada melalui DPRD daripada Pilkada langsung. Opsi ini tak disetujui Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang merasa Pilkada yang melalui kursi DPRD akan dimanfaatkan oknum anggota dewan memperkaya diri sendiri.

"Harusnya Pilkada langsung. Kalau dari DPRD nanti oknum DPRD kaya raya semua," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (5/9/2014).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada bukan hanya dilihat dari nominal dana yang dikucurkan. Ia menilai Pilkada yang melalui DPRD akan menimbulkan 'penjajahan berskala regional' oleh anggota dewan pada kepala daerah yang terpilih.

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DRPD. Dikit-dikit dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kayak dulu. Kalau zaman Pak Harto kan gampang, satu partai. Kalau sekarang, ada banyak partai ya mati," ujarnya.

Menurutnya anggaran yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sifatnya sangat bergantung pada kebutuhannya. Ia mengaku selama maju sebagai kepala daerah di Belitung Timur, Bangka Belitung hingga maju di Jakarta tak pernah mengeluarkan anggaran yang besar,.

Lebih jauh, ia menyebut anggaran besar yang disiapkan seorang calon kepala daerah karena niat untuk bermain curang.

"Aku juga nggak mahal. Nggak keluar duit kok. Lu aja bego mau mahal-mahal nyogok. Kalau nggak mau nyogok mah murah saja," ucapnya.

Sebelumnya, partai Koalisi Merah Putih menyetujui opsi agar Pilkada dilakukan melalui DPRD. Mereka beralasan jika pemilihan secara

langsung selama ini sarat dengan manipulasi, politik uang dan menimbulkan gesekan di masyarakat.

Kemudian, dia menyebut dalam rapat Panja terakhir pekan depan, akan dipastikan menjadi suara akhir dari masing-masing fraksi. Jika sudah ada suara resmi dari masing-masing fraksi dengan musyawarah mufakat maka selanjutnya di bawa ke rapat kerja untuk pengambil putusan di tingkat I. Kemudian, selanjutnya di bawa ke paripurna DPR tingkat II untuk penentuan hasil.

"Kalau tidak terjadi kesepakatan masing-masing tingkat ya akan di bawa ke paripurna. Voting itu kan di paripurna. Jadi, nanti di paripurna setelah panja di minggu berikutnya. Jadi minggu berikutnya mungkin atau pertengahan bulan atau minggu ketiga diadakan paripurna," katanya.

Lantas, bagaimana tahap penentu memang mesti dilakukan lewat voting? Hakam mengaku kalau dirinya enggan memprediksi hal tersebut.

"Makanya kita tunggu saja nanti. Yang pasti bulan ini sudah selesai menyesuaikan masa waktu kerja Anggota DPR," sebutnya.

Penulis...